Kondisi ini diperparah dengan komposisi pengurus yang minim mengakomodasi anggota legislatif (DPRD Kota Semarang) yang saat ini menjabat. Padahal, para legislator adalah pemilik basis massa nyata (pengumpul suara).
Dengan tidak dilibatkannya banyak legislator dalam struktur inti, muncul potensi disconnect antara kebijakan partai di tingkat struktural dengan realitas konstituen di lapangan.
PDI Perjuangan Kota Semarang tidak sedang dalam kondisi “baik-baik saja”. Jika kita melihat data, meski masih menjadi pemenang, perolehan kursi dan margin kemenangan “Banteng” di Semarang terus mendapat tantangan serius dari partai seperti Gerindra dan PKS yang mulai naik secara signifikan pada Pileg 2024 lalu.
Ada tiga risiko besar yang membayangi kepengurusan baru ini:
- Demoralisasi Kader Akar Rumput: Kader tingkat Ranting dan PAC yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan inklusif ala Hendi mungkin akan merasa asing dengan kepemimpinan baru yang dianggap “drop-drop-an”.
- Lemahnya Kerja Elektoral: Tanpa keterlibatan aktif para legislator di struktur DPC, koordinasi pemenangan pemilu bisa menjadi tumpang tindih atau bahkan berjalan sendiri-sendiri.
- Krisis Identitas: Semarang butuh figur yang merepresentasi identitas kota. Jika pimpinan partai dianggap “orang luar”, ikatan emosional pemilih bisa melonggar.
Struktur DPC PDI Perjuangan Kota Semarang periode 2025-2030 ini tampak seperti eksperimen yang sangat berani, atau mungkin terlalu berani.
Jika Endro Dwi Cahyono dan timnya tidak segera melakukan akselerasi dan merangkul kembali para tokoh legislator yang tersisih, ambisi untuk mengembalikan kejayaan “Kandang Banteng” bisa jadi hanya tinggal slogan.
Ujian pertamanya adalah menjaga soliditas menghadapi Pilkada dan menyiapkan mesin partai untuk 2029. Jangan sampai, perubahan ini justru menjadi pintu masuk bagi lawan untuk meruntuhkan dominasi merah di Kota Atlas.
