MATASEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang memperketat tata kelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menjelaskan pembenahan dilakukan merespons dinamika di lapangan, seperti dugaan pengalihan hak penghunian secara informal, ketidaksesuaian data administrasi, hingga tunggakan sewa.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menekankan rusunawa bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat kehidupan bagi banyak keluarga.
“Penanganan tidak semata administrasi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial penghuni,” ujarnya, Jumat 24 Juli 2026.
Saat ini, payung hukum pengelolaan rusunawa tetap mengacu pada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 13 Tahun 2021, serta Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2024.
Adapun Raperda tentang Penghunian Rumah Susun masih dalam proses pembahasan.
Disperkim mengidentifikasi tantangan pengelolaan seperti pengalihan unit secara informal, penghunian tak berizin, hingga keterlibatan calo.
Masyarakat diimbau tidak melakukan transaksi jual beli atau oper sewa tanpa prosedur resmi karena cacat hukum dan merugikan penghuni.
Sebagai solusi, Pemkot Semarang mengoptimalkan aplikasi e-Rusun untuk memperkuat pendataan penghuni, menyediakan informasi ketersediaan unit secara transparan, serta mendukung pengelolaan rusunawa yang lebih tertib dan akuntabel.
Melalui UPTD Rusun, kegiatan yustisi penghunian dan retribusi dilakukan bertahap.
