MATASEMARANG.COM – Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq, M.A., mengemukakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurutnya pemisahan Pemilu bisa membuat calon di tingkat lokal lebih fokus pada isu di daerahnya.
Selama ini, dia menilai kontestan di DPRD dan kepala daerah terpinggikan karena dalam euforia politik tingkat nasional.
Dengan penyelenggaraan pemilu lokal berupa pemilu legislatif DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara terpisah, partai politik dan para kandidat di daerah akan lebih fokus mengangkat isu-isu lokal, bukan sekadar menempel pada figur nasional.
Selain itu, publik juga bisa menilai dengan lebih jernih bagaimana koalisi politik bekerja di tingkat lokal, siapa mendukung siapa, serta apa basis programnya.
Meski demikian, dia mengingatkan terdapat sejumlah tantangan teknis yang perlu diantisipasi, salah satunya pemilih tetap dihadapkan pada banyak surat suara, yakni untuk pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota.
Menurut dia, kompleksitas tersebut dapat meningkatkan potensi kebingungan pemilih.
“Solusinya adalah dengan menyederhanakan desain surat suara, melakukan sosialisasi yang intensif, dan memberikan simulasi pencoblosan,” katanya.
Selain itu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga berpotensi menimbulkan persoalan integrasi.
Menurut Sabiq, sinkronisasi arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah bisa terganggu jika tidak diantisipasi dengan baik.
