“Saya mohon kepada KPK agar pencegahan lebih didahulukan. Penindakan itu yang terakhir. Kami perlu adanya pegangan, penerangan, dan pengawalan sehingga tidak menyimpang,” katanya.
Apabila ke depan setelah penandatanganan pakta integritas dan mendapatkan arahan dari KPK masih ada yang menyimpang atau tertangkap korupsi, Luthfi menegaskan bahwa itu menjadi risiko dan tanggung jawab personal.
“Melanggar hukum itu azasnya personal. (Subjek hukumnya, red.) barang siapa. Jadi sudah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab institusi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota untuk diberikan arahan terkait kesadaran pencegahan korupsi.
Selain penindakan, kata dia, pencegahan memang menjadi salah satu kegiatan KPK yang selama ini sudah cukup masif untuk mengingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi.
“Sosialisasi pencegahan korupsi ini inisiatifnya Gubernur. Sebagaimana diketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup banyak,” katanya dikutip Antara.
Dengan melakukan upaya pencegahan yang terus-menerus, serta sinergi antara penegak hukum yang ada di daerah dan juga pihak-pihak pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku koruptif.
“Harapannya, setelah melakukan pencegahan dan menandatangani komitmen atau pakta integritas. Maka itu harus dilakukan, bukan sekadar formalitas,” tegasnya. ***
