Hakordia 2025, Sumanto Soroti Pentingnya Transparansi dalam Proses Penganggaran

Ketua DPRD Jateng Sumanto dalam Hakordia tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025
Ketua DPRD Jateng Sumanto dalam Hakordia tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025

MATASEMARANG.COM – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025 dengan menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wagub Taj Yasin, dan Ketua DPRD Jateng Sumanto.

Acara yang terselenggara bersamaan dengan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) itu mengangkat tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”.

Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Jateng Sumanto menjawab pertanyaan soal langkah dewan dalam mengantisipasi dinamika kasus korupsi dan gratifikasi di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD memperkuat peran anggaran sebagai wujud nyata pencegahan korupsi.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  2 Wajah Baru DPRD Jateng: Subandi PR dan Moehammad Noer Dhuha Resmi Dilantik

“Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” ujar Sumanto.

Ia menjelaskan bahwa proses penganggaran berlangsung transparan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci utama.

“Di budgeting ini, kades dan bupati sudah paham soal transparan karena setiap orang bisa memasukkan aspirasi. Sistem yang sudah transparan ini membuat semua orang dapat mengakses. Jadi publik bisa mengetahui program mana saja yang menjadi prioritas,” lanjutnya.

BACA JUGA  Krisseptiana Jelaskan 2 Penyebab Kemiskinan Struktural: Stunting serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sumanto juga menyoroti pentingnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membaca kebutuhan warga.

“Kami berharap pemerintah dapat menerima aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang kita harapkan menyentuh bidang, seperti infrastruktur dan pendidikan,” paparnya.

Pos terkait