MATASEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan ada praktik penimbunan plastik di tengah lonjakan harga bahan baku.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng July Emmylia menjelaskan bahwa pengawasan distribusi plastik akan dilakukan bersama aparat kepolisian untuk menjaga stabilitas pasokan.
Kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, yang berdampak pada lonjakan harga naphta dari 600 dolar AS per ton menjadi 900 dolar AS per ton.
Kondisi ini paling dirasakan oleh pelaku usaha sektor makanan dan minuman, khususnya IKM dan UMKM, karena plastik menjadi kemasan utama produksi.
“Tekanan paling berat dirasakan IKM maupun UMKM sektor pangan. Sektor lain seperti furnitur dan tekstil tetap terdampak, namun tidak sebesar itu,” jelas Emmy, Jumat 10 April 2026.
Selain pengawasan distribusi, Pemprov Jateng juga memperkuat kampanye pengurangan plastik sekali pakai dengan mendorong masyarakat menggunakan alternatif ramah lingkungan seperti tumbler, tas belanja pakai ulang, dan mengurangi konsumsi plastik.
Untuk jangka menengah hingga panjang, Pemprov mulai mendorong penggunaan bioplastik berbahan baku lokal seperti pati singkong. Meski harganya relatif lebih tinggi, langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari transisi menuju industri berkelanjutan.
“Substitusi bisa dimulai bertahap, sekitar 20–30 persen, sebelum nantinya beralih lebih luas ke bahan ramah lingkungan,” ujarnya.
Pemprov juga mendorong industri bertransformasi menuju konsep industri hijau, termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya yang mampu menekan biaya produksi hingga 20 persen.
