“Kami melihat rantai proses dari pelayanan air minum ini kan sangat bergantung juga pada pengawasannya, perawatannya, sampai dengan pengamanannya menjadi hal yang sangat krusial sehingga kami mengharapkan tidak ada terjadi lagi penyimpangan prosedur,” terangnya.
Atas evaluasi tersebut, Ombudsman memberikan tindakan korektif yang bisa dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan oleh PDAM agar pelayanan ke masyarakat bisa lebih optimal dan lebih baik.
Pertama, PDAM harus melakukan identifikasi terhadap semua aset baik yang bersumber dari kementerian atau dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kota.
Selanjutnya, pihaknya berharap ada evaluasi kinerja terhadap pengamanan, perawatan hingga sistem pengawasan terhadap reservoir.
Lebih lanjut, pihaknya mengharapkan juga ada pemenuhan komponen standar pelayanan publik terhadap reservoir, minimal ada kanal pengaduan masyarakat. Selain itu, Ombudsman juga meminta PDAM membentuk tim produser operasional standar (POS).
“Karena PDAM adalah bagian dari pelayanan publik, maka sangat penting untuk menyelenggarakan yang kami sebutkan dengan forum konsultasi publik,” tuturnya.
Plt Direktur Umum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Yulianto Prabowo berkomitmen untuk menjaga segala aset yang ada baik itu yang masih digunakan ataupun sebagai cadangan.
“Karena sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa Reservoir Siranda saat ini tidak aktif sebagai cadangan. Namun demikian bahwa semua aset sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman harus tetap dilakukan pengawasan, penjagaan, perawatan secara berkala. Dan itu yang menjadi komitmen kami. Seperti di Siranda ini kami sudah pasang CCTV 24 jam, pagar keliling juga dibangun lebih tinggi,” jelas Yulianto.
