“Sentilan di media sosial cukup intens terkait promosi mutasi. Misal kemarin, kenapa Sekda yang terpilih dari Malang, bukan dari Semarang? Pertanyaan publik seperti ini berpotensi mengarah pada indikasi tindakan koruptif jika prosesnya tidak dibuka secara terang benderang,” tuturnya.
Menanggapi masih tingginya potensi jual beli jabatan, KP2KKN mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk segera membenahi sistem rekrutmen ASN secara transparan dan berbasis meritokrasi. Penempatan posisi strategis harus benar-benar diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi teknis, bukan atas dasar transaksi politis atau finansial.
Ronny memberi contoh konkret mengenai posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang yang akan segera ditinggalkan pejabatnya karena pensiun. Posisi tersebut sangat krusial karena memegang peranan vital dalam menangani masalah kronis Kota Semarang, yaitu rob dan banjir.
“Proses promosi mutasi ke depan harus transparan. Orang yang ditempatkan wajib yang betul-betul expert. Sebentar lagi Kepala Dinas PU pensiun, Nah, penggantinya harus orang yang paham betul ke-PU-an, drainase, dan penanganan rob banjir. Jangan sampai diisi oleh orang yang tidak paham,” tandasnya.
Ia berharap surat rekomendasi dan upaya pencegahan dari KPK dapat dijadikan momentum bagi Pemkot Semarang dan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan total dalam tata kelola birokrasi.
