MATASEMARANG – Keberadaan pelaku usaha dan UMKM di Kota Semarangmenjadi sorotan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kebijakan yang pro usaha dan akses permodalan agar lebih dipermudah.
Anggota fraksi PKS DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mengatakan salah satu indikator kemajuan UMKM adalah kebijakan pemerintah yang pro pelaku usaha.
Akses permodalan, kata Joko Widodo, juga faktor penting bagi UMKM dalam mengembangkan sayap bisnisnya baik untuk modal usaha, produksi maupun pemasaran produk jasanya.
Hal itu diungkapkan Joko Widod yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan untuk Pelaku Usaha di Kota Semarang yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Semarang Selatan.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akses permodalan melalui BPR BKK yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Semarang.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha dengan dukungan modal yang mudah dijangkau tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BUMD guna menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.
“Sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal demi kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” katanya, Kamis 24 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo menyampaikan bahwa kemajuan UMKM merupakan kunci utama dalam membangun perekonomian Kota Semarang yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui sosialisasi akses permodalan ini, khususnya dengan dukungan BPR BKK sebagai mitra strategis, kami ingin memastikan pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di pasar. Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD berkomitmen terus mendukung langkah-langkah nyata agar UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
