MATASEMARANG.COM – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kukuh tidak akan mencabut blokir sementara chatbot akal imitasi (AI) Grok hingga mereka mematuhi aturan pemerintah.
Pihak X (dulu Twitter) sebagai pemilik platform harus menyampaikan kepastian kepatuhannya kepada pemerintah.
“Kepatuhan PSE dengan pengenaan sanksi administratif, kami terapkan kepada aplikasi berbasis kecerdasan artifisial Grok yang hingga saat ini masih dalam proses evaluasi. Jadi, statusnya masih dalam blokir oleh Kemkomdigi, menunggu kepastian kepatuhan dari Grok untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin.
Sebagai informasi, pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok dilakukan Kemkomdigi sebagai langkah melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak, dari risiko penyebaran konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi AI.
Kemkomdigi menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 9, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, Meutya menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan layanan pendaftaran PSE lingkup privat. Hingga Desember 2025, tercatat ada 3.805 PSE yang telah melakukan pendaftaran.
