MATASEMARANG.COM – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Semarang rencananya akan dibangun di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, dengan luas lahan 6,5 hektare.
Namun, ternyata area seluas 1,9 hektare merupakan lahan pertanian berkelanjutan dengan area produksi padi. Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Semarang saat ini tengah menunggu kajian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) guna memastikan langkah selanjutnya.
Dari perhitungan yang dilakukan oleh Dispertan, alih fungsi lahan seluas 1,9 hektare akan bisa mengurangi potensi hasil panen hingga 26,79 ton padi per musim tanam. Jika dalam satu tahun ada dua musim tanam, maka potensi panen yang akan hilang mencapai 53,58 ton setahun.
Masalah ini mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang HM Rukiyanto.
Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat memang merupakan proyek strategis nasional (PSN) di bidang pendidikan. Hal ini tentu saja didukung secara penuh oleh DPRD Kota Semarang.
Namun, kajian atas 1,9 ha lahan produktif yang akan dialihfungsikan tersebut harus benar-benar jelas. Pasalnya, hal ini akan berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai petani dan juga berkurangnya produksi padi di Kota Semarang jika alih fungsi lahan dilakukan.
“Kami mendukung Sekolah Rakyat, ini kan PSN. Tapi kajian harus dilakukan dengan benar karena ini nantinya yang akan menjadi dasar hukum atas pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Rukiyanto saat dihubungi matasemarang.com, Rabu, 30 Juli 2025.
Sehingga, nantinya dengan adanya alih fungsi lahan dan pembangunan Sekolah Rakyat, maka pihaknya mendorong Pemerintah Kota Semarang segera mencarikan lahan pengganti untuk pertanian padi, agar Kota Semarang juga tidak kehilangan 53,58 ton produksi padi dalam setahun.
