MATASEMARANG.COM – Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta menyoroti pernyataan Menteri ATR-BPN Nusron Wahid yang sempat melontarkan kelakar soal masih maraknya mafia tanah di Indonesia.
Menurut Riyanta, jika itu hanya guyonan, bisa dimaklumi. Namun bila benar-benar menjadi keluhan seorang Menteri, hal itu dianggap kurang tepat.
“Masalah mafia tanah adalah tanggung jawab negara. Menteri ATR-BPN seharusnya fokus membenahi internal lembaga, bukan sekadar berkeluh kesah,” tegas Riyanta, Jumat 28 November 2025.
Ia mengapresiasi langkah Presiden yang sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan mafia tanah.
Bahkan Menteri Pertahanan dilibatkan dalam memberantas praktik curang dan ilegal.
Riyanta menekankan bahwa solusi utama adalah pemetaan seluruh bidang tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
Anggota DPR RI tahun 2022 tersebut juga berharap Nusron Wahid lebih keras menertibkan aparat di bawahnya.
Diketahuim, sejumlah mantan Kepala Kanwil BPN justru terjerat kasus setelah pensiun, seperti di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatra Utara.
Dengan tanah yang sudah terpetakan, permainan mafia tanah akan sulit dilakukan.
“Pemain-pemain mafia tanah harus ditindak. Salah tetap salah. Dari pengalaman saya di Panja Mafia Tanah, praktik ini subur sejak dulu karena adanya tekanan politik dan intervensi. Itu yang membuat mafia tanah bertahan hingga kini,” pungkas Riyanta.
