- DPD PDIP Jateng mendukung penuh proses penindakan hukum KPK terkait OTT di Klaten
- Ketua DPD PDIP Jateng Dolfie OF Palit merekomendasikan sanksi tegas organisasi ke DPP untuk kader yang terlibat
- PDIP mengimbau agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klaten tetap berjalan normal
MATASEMARANG.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah mengambil sikap tegas merespons langkah penindakan hukum yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten.
Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menyatakan penghormatan dan dukungan penuh terhadap seluruh proses penegakan hukum yang adil dan transparan.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Dolfie Othniel Frederic Palit pada Jumat 16 Oktober 2026, menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) KPK sehari sebelumnya, Kamis 15 Oktober 2026.
Dolfie menegaskan, PDIP menjunjung tinggi komitmen supremasi hukum serta menempatkan aturan hukum di atas kepentingan organisasi maupun individu.
“DPD PDIP Jawa Tengah menyatakan sikap untuk menghormati sepenuhnya segala proses penindakan hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Klaten. Sebagai partai yang taat asas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, kami menempatkan hukum di atas segalanya,” pikat Dolfie Othniel Frederic Palit.
Siapkan Rekomendasi Sanksi Organisasi ke DPP
Tidak sebatas menyampaikan dukungan moral pada proses hukum, DPD PDIP Jateng juga melayangkan langkah disiplin internal bagi kader yang terbukti melakukan pelanggaran integritas.
Pihaknya telah menyusun draf rekomendasi sanksi organisasi yang dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk diproses sesuai mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Partai.
“Kami merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk mengambil langkah penegakan integritas partai, yaitu sanksi organisasi secara tegas yang akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegas Dolfie.
