Polisi Kerahkan Personel “Jumbo” Amankan Sidang Vonis Hasto

MATASEMARANG.COM – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan personel dalam jumlah “jumbo” untuk mengamankan sidang vonis Hasto Kristiyanto.

Sebanyak 1.658 personel gabungan itu dikerahkan untuk mengamankan sidang pembacaan putusan terhadap Sekjen PDIP itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memastikan polisi melaukan pengamanan secara humanis dan profesional.

Ia mengingatkan massa agar tetap tertib, tidak memprovokasi, tidak melawan petugas. Juga jangan membakar ban bekas serta tidak merusak fasilitas umum.

“Kami mengimbau peserta aksi tetap santun dan tertib. Polisi siap melayani dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Agenda sidang pembacaan putusan ini bakal berlangsung pukul 14.00 WIB di Ruang Prof Dr M Hatta Ali PN Jakarta Pusat.

Susatyo mengatakan pengerahan 1.658 personel gabungan itudari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran,

Pengamanan mencakup di dalam ruang sidang maupun di luar gedung PN untuk mengamankan massa yang akan menyampaikan pendapatnya dan pengerahan anggota juga untuk mengantisipasi bentrok.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar PN Jakarta Pusat selama sidang berlangsung guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan kemacetan.

Massa dari Berbagai Organisasi

Menurut Susatyo, terdapat sejumlah kelompok massa yang sudah berdatangan sejak pagi. Sekitar pukul 07.00 WIB massa dari DPD Repdem DKI Jakarta, Kader DPC PDIP Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Banteng Kota Bekasi, Satgas Cakra Buana, hingga Komunitas Cinta Kasih Negeri menggelar aksi di sisi kanan depan gedung PN.

Aksi serupa pukul 09.00 WIB oleh Karam Demokrasi (Bara Baja dan Masyarakat Pecinta Keadilan) di titik yang sama. Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menggaungkan “Save Demokrasi”.

Selain itu, ada pula kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi yang justru mendukung PN Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum mendesak hakim memberikan hukuman seberat-beratnya. (Ant)