Prof Berenschot: Politik Uang Biang Masalah Negeri Ini

MATASEMARANG.COM – Politik uang yang mewarnai pemilihan umum dan pilkada, menjadi praktik yang masif dan sistematis. Politik transaksional ini menjadi akar berbagai masalah di negeri ini.

Pakar antropologi politik University of Amsterdam, Belanda, Prof Ward Berenschot, menyatakan kalau peserta pemilihan tidak menjalankan politik uang maka mereka bakal kalah.

“Saya sudah ikuti, memantau pemilu di Indonesia sejak 2009. Saat itu sudah ada praktik bagi uang, amplop. Serangan fajar. Tapi, saat itu calon masih malu. Praktik serangan fajar terjadi, tapi skala kecil,” katanya, di Semarang, Rabu.

Namun, kata dia, saat ini di setiap pilkada intensitas serangan fajar naik, dan hampir semua calon yang berkontestasi yang diwawancarainya mengaku kalau tidak keluar uang tidak mungkin menang.

Hal tersebut disampaikannya di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, di sela pemutaran film dokumenter Amplop Demokrasi yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary.

Film dokumenter Amplop Demokrasi mengangkat cerita tentang praktik dan dampak politik uang di sejumlah daerah di Indonesia pada Pilkada 2024 berdasarkan penelitiannya bersama 14 peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Jadi, itu (politik uang, red.) sudah menjadi praktik yang sistematis yang yang sangat masif di Indonesia,” kata peneliti senior KITLV itu.

Persoalannya, kata dia, kondisi tersebut membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal sehingga menimbulkan berbagai problem yang merugikan masyarakat.

“Ongkos politik menjadi akar masalah korupsi, dominasi oligarki, hingga menjadi akar masalah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kerusakan lingkungan. Many problem. Karena biaya politik mahal,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh kalangan masyarakat, terutama mahasiswa untuk memahami fenomena politik uang yang terjadi, agar bisa menyetopnya atau paling tidak meminimalkan.

“Pemerintah Indonesia harus ambil tindakan serius krisis ini dan tegas untuk hapuskan praktik serangan fajar, dan melaksanakan sebuah perubahan sistem elektoral untuk mengurangi pengaruh politik uang,” katanya.

Wakil RektorbBidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip Wijayanto, Ph.D menilai bahwa politik uang sulit diurai karena semua kalangan seolah sudah merasa terpenjara. (ant)