MATASEMARANG.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan posisi partainya sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Puan menegaskan partainya akan bersuara lantang apabila ada program pemerintahan yang tidak memihak kepentingan rakyat.
“Posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri). Kami mendukung semua kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ketua DPR RI itu lantas melanjutkan, “Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak.”
Dia pun menegaskan bahwa pemerintahan presidensial tidak mengenal yang namanya koalisi dan oposisi, tetapi yang ada hanya di dalam atau di luar pemerintahan.
“Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya,” katanya.
Untuk itu, dia menegaskan PDIP tetap akan bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat demi jalannya pemerintahan yang baik dan lancar.
“Jadi artinya posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan, dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Dia pun menambahkan dalam mengambil sikap mendukung pemerintahan sebagai penyeimbang itu, dia menyebut PDIP tidak mengirimkan perwakilan kadernya ke dalam kabinet.
“Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8), mengatakan sikap dari partainya memang tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.
Megawati menyampaikan meski tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih, PDI Perjuangan tak akan mengambil peran oposisi.
Sebaliknya, dia menyebut peran partainya adalah memastikan proses pembangunan nasional tetap sesuai konstitusi.
Dia juga menyatakan partainya tetap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Dia mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno. (Ant)
