Riset: Keberadaan “Buzzer” Sudah Jadi Industri

Ward Berenschot
Antropolog politik komparatif University of Amsterdam Ward Berenschot (kanan) usai memberikan materi dalam workshop di FISIP Undip Semarang, Jumat (22/8/2025). ANTARA/I.C. Senjaya.

 MATASEMARANG.COM – Pelibatan buzzer di berbagai sektor, termasuk di ranah politik dan bisnis, dari waktu ke waktu makin dalam dan berpotensi kian memperkeruh jagat digital negeri ini.

Bahkan fenomena pendengung atau buzzer di dunia maya di negeri ini, menurut antropolog politik komparatif University of Amsterdam Ward Berenschot, sudah menjadi industri.

“Kami sudah sekitar 5 tahun melakukan riset tentang fenomena kejahatan siber di Indonesia,” kata Ward saat workshop yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jumat.

Ia menjelaskan riset dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang melaksanakan pekerjaan itu, mengerti bagaimana cara kerjanya, serta dari mana uang yang digunakan untuk membiayai berasal.

“Temuannya memang menjadi industri karena justru banyak elite politik, elite bisnis yang mendanai tentara siber tersebut untuk mempengaruhi opini publik di media sosial,” tambahnya.

Hasil penelitian ini, lanjut dia, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fenomena tersebut.

Selain itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia juga harus membuat kebijakan untuk menghentikan fenomena tersebut.

“Pemilik suatu akun media sosial harus jujur ketika unggahannya dibayar, harus transparan,” katanya. (ant)

Sementara Wakil Rektor (Warek) IV Undip Semarang Wijayanto mengatakan selain kampus ini, penelitian juga melibatkan University of Amsterdam serta Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Ia menjelaskan alasan pemilihan penelitian di Indonesia karena negara ini menjadi salah satu pengguna media sosial terbesar serta adanya praktik pemilihan langsung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut dia, diperoleh kesimpulan tentang perlunya peningkatan literasi digital, etika politik, serta transparansi platform digital.

“Kita harus membantu memastikan ruang publik bebas dari kabar bohong dan tidak mudah dimanipulasi,” katanya.

BACA JUGA  Wamenag Pandang Positif Kisah One Piece, Mirip yang Diperjuangkan Prabowo

Pos terkait