Keduanya bisa diberi penugasan fleksibel untuk mendukung pembangunan nasional, seperti menjaga proyek strategis atau infrastruktur desa.
Riyanta juga menyoroti lambatnya respon Polri terhadap kejadian di masyarakat.
Ia menilai pos polisi yang sering kosong membuat fungsi pengaturan dan penjagaan tidak berjalan maksimal.
“Respons Polri masih jauh dari standar nasional. Pos polisi harus benar-benar ditempati personel, terutama di kota besar. Penambahan Bhabinkamtibmas di desa juga penting agar respons lebih cepat,” katanya.
Sebagai Ketua GJL, Riyanta berharap reformasi Polri diarahkan agar lebih jelas tugasnya, tidak tumpang tindih, dan semakin dekat dengan masyarakat.
“Negara harus kuat dan berwibawa, tapi juga humanis. Polri harus menjadi lembaga yang dipercaya rakyat, netral dalam politik, dan fokus menjaga keamanan,” tutup Riyanta.
