MATASEMARANG.COM – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta guna studi komparasi strategi penanganan konflik sosial dan penanggulangan premanisme beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi A Imam Teguh menilai DIY memiliki keunggulan dalam penyelesaian konflik.
“Daerah dengan kemajemukan tinggi seperti Yogya mampu mengendalikan dinamika aksi massa dengan cepat. Ini yang ingin kami pelajari,” ujarnya dikutip matasemarang.com Senin Oktober 2025.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Sumarsono mempertanyakan bagaimana Jaga Warga dibentuk dan bagaimana peran pemerintah di dalamnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryantopihaknya telah mengembangkan program Jaga Warga di setiap pedukuhan dengan total lebih dari 106 ribu anggota.
“Jaga Warga menjadi garda terdepan menyelesaikan masalah sosial sebelum naik ke level lebih tinggi. Ormas juga kami fasilitasi lewat Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (FKOK),” jelasnya.
Lilik menambahkan bahwa program ini merupakan inisiasi Pemerintah Daerah DIY yang difasilitasi dengan rompi dan alat komunikasi HT, sementara dukungan operasional ditopang oleh pemerintah kelurahan.
Lilik menjawab bahwa koordinasi telah dijalankan melalui Satpol PP, bahkan diperkuat MoU Gubernur DIY dan Jateng yang mencakup keamanan, penambangan, kebencanaan, hingga isu perbatasan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan perbedaan Linmas dan Jaga Warga. Linmas ditempatkan dua orang per RW dengan tugas utama membantu penanganan kebencanaan dan keamanan lingkungan.
