Kerumitan pengurusan KBLI Khusus di sistem Online Single Submission (OSS) pusat dipicu oleh syarat verifikasi zonasi garasi yang sangat terbatas di Semarang hanya terkonsentrasi di daerah Tugu serta kewajiban kelengkapan sertifikat standar keselamatan, seperti pemasangan kamera dashcam dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
“Pengurusan KBLI Umum cukup di tingkat provinsi, sementara KBLI Khusus harus ke kementerian pusat. Salah sedikit pengisian data di sistem, langsung ditolak dan harus mengulang dari nol. Setelah kami perjuangkan selama satu bulan, Alhamdulillah Dishub Jateng menyetujui dispensasi penggunaan KBLI Umum untuk angkutan peti kemas selama satu tahun hingga Oktober 2027,” jelasnya.
Di samping kendala birokrasi perizinan, pengusaha angkutan Tanjung Emas juga mencermati fenomena antrean BBM bersubsidi yang rutin terjadi menjelang akhir tahun.
Sebagai jalur perlintasan utama Pulau Jawa, alokasi kuota solar di Jawa Tengah kerap terserap oleh armada lintas provinsi dari Jawa Barat maupun Jawa Timur.
Guna menjaga kelancaran distribusi logistik nasional, Aptrindo Tanjung Emas mengambil langkah proaktif dengan membentuk Satgas Khusus bersama Hiswana Migas dan Pertamina, khususnya dalam mengatasi masalah pemblokiran sistem digital barcode MyPertamina.
“Soal antrean Solar akhir tahun, pengusaha logistik di Jawa Tengah sebenarnya sudah terbiasa karena posisi kita ada di tengah-tengah jalur Jakarta-Surabaya. Namun yang paling krusial adalah ketika ada pemblokiran massal barcode MyPertamina. Kami langsung buat Satgas Khusus Aptrindo-MyPertamina. Setiap hari kami berkoordinasi membukan pemblokiran barcode bagi truk-truk anggota yang izin resminya lengkap agar operasional tidak lumpuh,” pungkasnya.
