MATASEMARANG.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya mendorong penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Kalau ini kan dibuat Danantara, kan ya. Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat.
Menkeu menerangkan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung negara.
“Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” ujarnya.
Dua Skema
Adapun Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema penyelesaian, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Donny di Jakarta, Kamis (9/10).
Pada dasarnya, disampaikan Dony, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini pula jumlah penumpang KCIC terus mengalami peningkatan yakni mencapai 30 ribu penumpang per hari.
