MATASEMARANG.COM – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto berharap kegiatan bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, prioritas, dan terukur.
Harapan tersebut disampaikan saat pembukaan workshop peningkatan kapasitas anggota DPRD Jateng di Surakarta, Jumat 10 April 2026.
Menurut Sumanto, rekomendasi dari pembahasan LKPJ tidak boleh bersifat normatif semata, melainkan harus bisa ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif maupun DPRD pada tahun-tahun mendatang.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus konkret, memiliki skala prioritas, serta terukur agar dapat diikuti oleh eksekutif dan DPRD ke depan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan pelaksanaan program, visi, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun.
Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan telaah mendalam, mulai dari mengkritisi capaian kinerja hingga mengidentifikasi kendala pembangunan.
Sumanto juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam analisis LKPJ agar rekomendasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta anggota DPRD fokus pada pencapaian indikator kinerja, bukan hanya realisasi anggaran semata.
“Yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi akar persoalan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun sumber daya yang menjadi penghambat pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya sinergi antar lembaga, baik DPRD, pemerintah provinsi, maupun pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar rekomendasi benar-benar dapat diimplementasikan.
