MATASEMARANG.COM – Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto Baharuddin menegaskan, sebagai bagian upaya penanganan pengangguran diperlukan kerja sama semua pihak termasuk peran dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lembaga keuangan milik pemerintah daerah tersebut dapat turut andil dalam menciptakan lapangan kerja baik pada program padat karya maupun program CSR.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka pertemuan dengan jajaran Pemkab Tegal di ruang rapat bupati di Slawi, Selasa 16 September 2025 lalu.
“Kami ingin mengetahui peran BUMD sampai apa dalam masalah penanganan kemiskinan di Kabupaten Tegal,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Riesky Trisbiantoro menjelaskan, angka pengangguran di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi baik untuk level provinsi maupun nasional.
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal tahun 2018 tercatat sebesar 8,45 persen.
Tahun 2020 dan 2021, karena pandemi Covid-19, naik menjadi 9,82 persen di tahun 2020 dan 9,97 persen di tahun 2021.
Pasca-Covid-19, penurunan TPT di Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang baik, dari 9,97 persen di tahun 2021 menjadi 7,53 persen di tahun 2024.
Secara umum, TPT di Kabupaten Tegal masih berada di atas TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan didominasi oleh pengangguran terdidik (lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi).
“Selama tiga tahun ini ada tren cenderung meningkat, khususnya SMK. Pada 2023 persentasenya mencapai 15,18 persen dan pada 2024 menjadi 15,43 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama karena tujuan SMK pada dasarnya adalah mempersiapkan siswa untuk masuk dalam dunia kerja. Patut ditengarai ada mismatch antara jurusan pendidikan yang ditawarkan oleh SMK dengan demand skill tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan,” jelasnya.
