MATASEMARANG.COM – Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh Polri agar menjadi lembaga yang kuat, netral, dan humanis.
Menurutnya, Polri harus kembali pada fungsi utama sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
“Polri ini tetap berada di bawah presiden tetapi mutlak harus netral dalam politik dan fokus melayani masyarakat,” ujar Riyanta.
Riyanta menyoroti persoalan kultur Polri yang masih terbawa warisan militer.
Ia menilai perubahan kultur menuju sipil harus dilakukan bertahap. Selain itu, sistem rekrutmen calon anggota Polri perlu diperbaiki agar lebih transparan dan berbasis kualitas.
“Rekrutmen harus objektif. Tidak perlu tes yang tidak relevan. Siapa pun yang punya kapasitas bisa menjadi pimpinan Polri, termasuk yang berangkat dari pangkat bawah,” jelasnya, Jumat 28 November 2025.
Riyanta mengusulkan agar Polri tidak lagi menangani semua fungsi sekaligus.
Menurutnya, pelayanan administrasi seperti SIM, STNK, dan BPKB sebaiknya dipisahkan ke badan khusus atau kementerian terkait.
Begitu juga fungsi penyidikan agar tidak bercampur dengan fungsi eksekutif.
“Polri cukup fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai ada tumpang tindih fungsi yang membuat pelayanan publik tidak efektif,” tegas anggota DPR RI pada tahun 2022 tersebut.
Dalam pandangan Riyanta, Polri dan TNI memiliki tugas berbeda namun bisa saling melengkapi.
TNI bertugas menjaga pertahanan negara dari ancaman luar, sementara Polri menjaga keamanan dalam negeri.
