Setujui APBD 2026, DPRD Jateng Fokus Pertahankan Lumbung Pangan Nasional

Rapat Paripurna DPRD Jateng, Jumat, 28 November 2025
Rapat Paripurna DPRD Jateng, Jumat, 28 November 2025

MATASEMARANG.COM – DPRD Jateng secara resmi menyetujui Raperda tentang APBD 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Jumat, 28 November 2025.

Struktur APBD Jateng 2026 secara rinci berupa total pendapatan sebesar Rp 23,74 triliun, total belanja Rp 24,15 triliun, defisit Rp 414,5 miliar, dan pembiayaan Rp 414,5 miliar sehingga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) nihil.

Rapat Paripurna penetapan APBD 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Jateng Sumanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Sarif Abdillah, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugroho, serta dihadiri Wagub Taj Yasin. Sumanto mengatakan, APBD ke depan masih fokus memantapkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional. 

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  Ketua DPRD Jateng Minta Pemprov Pastikan Kesiapan Jalur Transportasi dan Stok Bahan Pokok Tersedia Saat Nataru

“Prioritas anggaran dan kebijakan masih mengacu pada visi-misi gubernur yaitu Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujar Sumanto.

Namun, Sumanto mengungkap adanya penurunan anggaran pada tahun mendatang akibat pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, pemangkasan dana transfer tersebut akan berakibat ada sektor yang anggarannya belum maksimal. Meski begitu, ia berharap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi penyokong visi-misi lumbung pangan nasional bisa tetap maksimal.

“Anggaran ini jumlahnya turun dari tahun kemarin karena dana transfer turun sekitar Rp1,52 triliun. Kalau kemarin Rp24,48 triliun, sekarang Rp22,16 triliun. Jadi masih pada posisi menjadi disetujui hari ini,” ujarnya.

BACA JUGA  Krisseptiana: Dunia Usaha Wajib Berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga Karyawan

Anggota Bangar dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Dwi Yasmanto membacakan laporan hasil pembahasan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Banggar juga menekankan beberapa rekomendasi strategis untuk pelaksanaan anggaran tahun depan.

Pos terkait