Yaitu bidang pangan dan ekonomi berupa optimalisasi peran PT. Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk menegaskan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
Selain itu, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit kelembagaan melalui Bank Jateng harus dimaksimalkan.
Sementara rekomendasi bidang kesejahteraan sosial, berupa perbaikan verifikasi dan validasi data by name by address untuk program rumah tidak layak huni dengan target 10.000 unit.
Selain itu, optimalisasi sinkronisasi Data Tunggal Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Pada bidang infrastruktur dan pendidikan berupa peningkatan kualitas infrastruktur jalan, khususnya yang berbatasan dengan provinsi tetangga dan perbaikan komprehensif atas kualitas dan sarana prasarana pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta.
“Rekomendasi lainnya adalah dukungan UKM di mana Koperasi Merah Putih memerlukan dukungan intensif dari Dinas Koperasi dan UKM dalam aspek pendampingan manajerial dan pembaruan data keanggotaan,” katanya.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan Pemprov sangat apresiatif atas kerjasama DPRD dalam penyusunan Raperda APBD 2026.
Ia berharap, dengan kerjasama yang baik itu, Pemprov bersama DPRD semakin mampu mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi produktif antara pemerintah provinsi dan DPRD Jateng menjadi pondasi kuat mengimplementasikan program pembangunan demi mengakselerasikan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
