MATASEMARANG.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menyoroti fenomena “No Viral No Justice” yang terjadi saat ini. Dia tidak menampik bahwa fenomena ini kerap memengaruhi kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan kasus jalan rusak yang menjadi perhatian setelah viral di media sosial, sehingga memengaruhi alokasi anggaran pembangunan.
Meski demikian, Saleh memaparkan bahwa setiap kebijakan tetap harus melalui tahapan birokrasi yang tidak bisa instan.
“Misalkan ada pembangunan infrastruktur tahun 2027, tahapan perencanaannya kan dimulai sejak 2026. Prosesnya panjang, dari komisi, badan anggaran, hingga pembicaraan dengan gubernur,” jelas saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital di Hotel Pandanaran Simpang Lima, Semarang, Senin 6 Juli 2026.
Dia menekankan pentingnya transformasi komunikasi publik agar masyarakat memahami proses pengambilan kebijakan.
DPRD, menurutnya, tidak cukup hanya melaporkan kegiatan, tetapi harus membangun ruang dialog.
Saleh juga berharap seluruh fraksi dan komisi DPRD Jateng lebih aktif merespons isu-isu aktual.
Ia mengatakan, keberhasilan komunikasi publik membutuhkan sinergi dengan media massa dan pemangku kepentingan.
“Suksesnya kegiatan bukan hanya bagaimana DPRD melaporkan, tetapi bagaimana bersinergi dengan berbagai pihak,” katanya.
Dia menambahkan, derasnya arus informasi di era digital membuat proses birokrasi pemerintah sering tertinggal dibanding opini publik yang berkembang di masyarakat.
Untuk itu, dalam forum tersebut dia berharap mendapatkan masukan dari media massa dan Komisi Informasi guna memperkuat keterbukaan informasi publik di DPRD Jateng karena perubahan pola komunikasi publik dalam dua dekade terakhir sangat signifikan.
