Sebab, di desa ada dana swakelola yang bersumber dari pemerintah pusat melalui dana desa maupun pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
“Maka perlu adanya pendampingan dari APH (aparat penegak hukum) dan APIP (aparat pengawasan intern pemerintah),” katanya. [Ant]
Laporkan Madilog ke Dewan Pers, Gus Ipul: Aliran Uang di Muktamar NU Itu Hoaks
Bersaing Duduki Kursi Ketua Demokrat Kota Semarang, Liluk dan Yoyok Sukawi Tunggu Keputusan DPP
Yusril: Pemerintah Tak Halangi KPK Jika Periksa Nusron Wahid
Gus Ipul Somasi Tiga Orang soal Tuduhan Ada Aliran Dana dalam Muktamar NU
Wali Kota Agustina Instruksikan Pejabat Pangkas Birokrasi Lambat
Prabowo: Pendidikan SD hingga Universitas Negeri Harus Gratis, segera Dibahas
Diminta Tak Joget karena Tak Pantas, Prabowo: Rakyat Suka, Kok
