MATASEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa layanan Bus Trans Jateng yang dikelola pemerintah provinsi tidak ditujukan untuk kepentingan bisnis.
Meski ke depan akan diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), ia menekankan bahwa transportasi umum harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Prinsipnya saya setuju Trans Jateng dikelola secara BLUD,” ujar Luthfi, Jumat 21 November 2025.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arif Djatmiko menyampaikan bahwa perkembangan Trans Jateng terus menunjukkan tren positif.
Pada 2024, jumlah penumpang mencapai 9,5 juta orang, menandakan semakin banyak masyarakat yang terlayani.
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan 115 bus di tujuh koridor, melayani sekitar 40 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Koridor tersebut mencakup Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, hingga Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Arif menambahkan, fokus pengembangan Trans Jateng bukan pada penambahan armada, melainkan integrasi dengan moda transportasi lain seperti angkutan kota, subregional, dan pedesaan.
“Bukan menambah armada, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.
Targetnya, pada 2027 integrasi transportasi dapat menjangkau seluruh jenjang, mulai dari subregional hingga desa. Dengan pendekatan ini, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan meningkat signifikan.
