Cakupan Pidana dalam UU Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Investasi Bodong

  • RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan

MATASEMARANG.COM – Ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disetujui parlemen. Menurut rencana, RUU ini disahkan menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan tindak pidana korupsi memang menjadi fokus, tetapi sejumlah tindak pidana lainnya juga ikut menjadi ranah perampasan aset.

“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” katanya.

Bacaan Lainnya

“Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” sambung Habiburokhman.

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur itu merupakan hasil dari masukan masyarakat.

Ihwal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi, Habiburokhman mencontohkan investasi bodong. Menurut dia, korban investasi palsu kerap datang mengadu ke Komisi III DPR karena pemulihan kerugian tidak berjalan maksimal.

RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan. RUU memperkuat protokol pengawasan agar beleid itu tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku.

“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” kata Habiburokhman.

Pos terkait