MATASEMARANG.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan hambatan sumber daya di komisi antirasuah ini, termasuk dukungan anggaran.
Menurur dia, KPK membutuhkan alat yang lebih canggih agar pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) bisa berjalan maksimal.
“(Alat) kurang canggih. Jadi, ini sudah tidak up to date lagi. Jadi, kalau anggota Komisi III (DPR RI) kasih anggaran besar untuk beli alat, OTT lebih masif,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Komisi III DPR RI dalam kesimpulan rapat kerja menyatakan mendukung Ketua KPK dalam perencanaan kebijakan strategis dan program-program KPK tahun 2026 yang bertujuan untuk menurunkan tingkat korupsi nasional, efektivitas pencegahan korupsi, penguatan kelembagaan KPK, dan meningkatkan indeks persepsi korupsi dan indeks integritas nasional.
Senada, Ketua Komisi KPK Setyo Budiyanto menyatakan kendala KPK tersebut adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM).
“Urusan penanganan perkara, dari sisi kendala, kami pastikan bahwa secara umum tidak ada. Namun, dari sisi sumber daya manusia, keterbatasannya pasti ada, jumlahnya tidak maksimal,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Setyo berpendapat bahwa KPK seharusnya ada di wilayah bagian, seperti di Indonesia bagian timur, ataupun berpusat di salah satu provinsi agar hubungan komunikasi dan interaksi dengan pemerintah daerah semakin cepat serta dekat.
“Rentang kendalinya, jarak dan waktunya juga semakin bisa efisien dan efektivitas,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat disparitas sistem penggajian antara pegawai lama dan pegawai baru.
