MATASEMARANG.COM – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta para bupati kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, PAD tidak hanya bisa diandalkan dari pajak, seperrti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Banyak cara lain yang bisa dilakukan para bupati untuk bisa mendapatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi unjuk rasa yang dilakukan warga Pati Jawa Tengah yang menolak kenaikan PBB 250 persen.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mencontohkan, bupati/ wali kota bisa menarik investor ke daerahnya.
“Pendapatan itu kan ada dari yang lain. Ada pajak yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, ada pajak dari investasi. Nah, ini yang kami genjot para investor agar menaruh investasinya di Jateng,” katanya, 14 Agustus 2025.
Mekipun kenaikan PBB adalah kewenangan bupati/ wali kota, Gus Yasin meminta hal tersebut melalui prosedur yang tepat agar tak membuat masyarakat terbebani.
“Kenaikan (PBB) itu kan dengan perbup (peraturan bupati). Itu harus, pertama, ada dengar pendapat dulu,” katanya.
Menurut dia, rapat dengar pendapat itu untuk mendengarkan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti kepala desa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang harus dilibatkan dalam pembahasannya.
Diakuinya, kenaikan PBB sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi harus melewati berbagai tahapan dan proses yang transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kenaikan itu hal yang wajar sebenarnya. Dari tahun ke tahun kenaikan itu ada. Tetapi, memang harus disosialisasikan, harus didengarkan dulu masyarakat, diserap dulu. Berapa persen sih mau naiknya? Itu juga ada ketentuan-ketentuannya,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.
