- Penilaian terhadap kinerja para menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk mengevaluasi pencapaian setiap anggota kabinet
MATASEMARANG.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak takut apabila sewaktu-waktu dicopot dari jabatan menteri menyusul isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat.
“Tidak ada (takut,red). Kalau saya takut, untuk apa saya ke Bali? Mending tunggu, lihat-lihat handphone di Jakarta saja. Nunggu kan biasa saja,” kata Pigai di Denpasar, Bali, Jumat.
Pigai mengatakan dirinya tidak mempersoalkan kemungkinan perubahan posisi dalam kabinet karena keputusan mengenai pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan penilaian terhadap kinerja para menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk mengevaluasi pencapaian setiap anggota kabinet.
“Pigai terkenal karena kerja. Mana ada kalau orang terkenal kalau tanpa kerja, diam-diam. Yang menilai itu Presiden. Presiden yang menilai. Presiden yang memiliki kapasitas, otoritas, hak prerogatif untuk menilai KPI (Key Performance Index) para menteri dinilai oleh Presiden,” ujarnya.
Menurut Pigai, evaluasi terhadap menteri semestinya didasarkan pada data dan kinerja, bukan hasil survei maupun penilaian wartawan.
“Pak Prabowo itu intelektual. Intelektual itu menilai berbasis kepada data. Oleh karena itulah penilaian-penilaian itu kepada Presiden, bukan oleh survei, bukan oleh wartawan,” katanya.
Pigai mengaku tetap menjalankan tugasnya tanpa memikirkan kemungkinan dirinya diganti dalam perombakan kabinet. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kinerjanya kepada Presiden.
