Sementara itu, Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setyo Yunanto menjelaskan, bahwa FGD ini menjadi langkah untuk memperkuat pemahaman menyeluruh terkait manajemen keselamatan transportasi yang bersifat multidimensi.
“Keselamatan tidak hanya bergantung pada satu pihak, seperti pramudi saja. Tapi juga melibatkan banyak faktor seperti kesiapan armada, kondisi lalu lintas, hingga faktor cuaca,” jelas Haris.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkala berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan secara terarah dan terukur.
“Kami akan melakukan monev SPM secara lebih disiplin. Jika ada operator yang melanggar, tentu akan ada tindakan. Karena dalam perjanjian kerja sudah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak,” tegas Haris.
Pemberian sanksi, lanjutnya tidak hanya terkait kecelakaan atau pelanggaran berat lainnya, namun juga termasuk pelanggaran ringan seperti tidak menjaga kebersihan armada.
“Contoh kecil, kalau tidak menjaga kebersihan kendaraan, itu juga ada sanksinya,” tambahnya.
Terkait dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi para pramudi, Haris mengungkapkan bahwa saat ini mekanisme utama masih dilakukan oleh operator, meski BLU juga turut serta melalui kebijakan internal.
“Selama ini baru dilakukan satu kali dalam setahun. Karena jumlah pramudi terbatas, kalau ada yang tidak lolos tes kesehatan atau psikologi, akan menyulitkan operator mencari pengganti,” paparnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa ke depan BLU akan melakukan tes kesehatan dan psikologi secara lebih rutin dan berkalang dengan menggandeng mitra, seperti kerja sama sebelumnya dengan RS Bhayangkara di Halte Simpang Lima.
