Puan: Pengesahan RUU Perampasan Aset Bukan karena Desakan dan Paksaan

  • Penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum

MATASEMARANG.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah 18 tahun bergulir di parlemen bukan karena desakan.

Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, dia menyatakan pengesahan dilakukan setelah RUU rampung disusun dengan sebaik-baiknya.

“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.

Bacaan Lainnya

Pada 27 Agustus 2026, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dipimpin Supriyono alias Botok demo di DPR RI. Mereka mendesak parlemen segeea mengesahkan RUU Perampasan Aset. Parlemen kemudian mengumumkan pengesahan RUU itu paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

Menurut Puan, penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Komisi III DPR RI, lanjut dia, juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari seluruh elemen masyarakat dan akar rumput.

“Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ucap Puan.

Dia pun mengharapkan RUU Perampasan Aset dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Setelah itu, Puan meminta persetujuan pengesahan RUU kepada legislator yang menghadiri rapat paripurna.

Pos terkait