Kemkomdigi terus melakukan pengawasan dan menyiapkan langkah lanjutan apabila ketidakpatuhan penyedia platform digital terhadap PP Tunas berlanjut.
Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 tahun 2026, penyedia platform yang tidak mematuhi aturan bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses. [Ant]
BGN: Ada Yayasan Minta Setoran ke SPPG tapi Tak Beri Kontribusi Apa pun
Polri Mutasi dan Rotasi Besar, Kapolda Jateng Dijabat Brigjen Pol. Roy Hardi
Dipenjara di Zaman Orba dan Jokowi, Syahganda Kini Pimpin Bakom Pemerintah
Ini Anggota Wantimpres Paling Tajir, Hartanya Tembus Triliunan Rupiah
Pejabat Bakom RI Mundur usai Gaya Hidup Mewahnya Disorot Warganet
Insentif SPPG Berubah, dari Rp6 Juta/Hari Jadi Rp2.000/porsi
“Reshuffle” Besar Kabinet, Wajah Baru Menlu dan Menteri Perindustrian
Kepengurusan PBNU Terbentuk, Gus Kikin Galang Rekonsiliasi dan Konsolidasi ke Daerah
Pemilik Armada dan Barang Muatan serta Pengemudi Angkutan ODOL Bakal Dipidana
Laporkan Madilog ke Dewan Pers, Gus Ipul: Aliran Uang di Muktamar NU Itu Hoaks
