Kemkomdigi terus melakukan pengawasan dan menyiapkan langkah lanjutan apabila ketidakpatuhan penyedia platform digital terhadap PP Tunas berlanjut.
Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 tahun 2026, penyedia platform yang tidak mematuhi aturan bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses. [Ant]
Sekda Handi Priyanto Bakal Terapkan Digitalisasi Dongkrak PAD di Kota Semarang
Prabowo Minta Pindad Desain Mobil yang Mudahkan Presiden Salami Rakyat
Prabowo: Jangan Ada Lagi Personel TNI dan Polri Jadi “Backing”
Anggota DPRD Merokok dan Main Gim Disanksi Teguran Keras oleh Gerindra
200 Ribu Anak Kecanduan Judol Termasuk Bocah di Bawah 10 Tahun
Pajak Mobil Listrik Nol Rupiah, Dedi Mulyadi Kaji Jalan Berbayar di Jabar
Cerita Istana tentang Mobil Kepresidenan Maung Garuda Unjuk Diri di KTT ASEAN
Prabowo Tampil Beda pada KTT ASEAN di Filipina, Pakai Maung Garuda Buatan RI
TNI Kerahkan Kapal dan Pesawat Tempur pada KTT ASEAN di Filipina
Prabowo Disebut ICW Belum Laporkan Harta Kekayaan 2025, KPK Jelaskan Begini
Studi: Keyakinan kepada Imam Mahdi Perkuat Moderasi Beragama
