“Selain pembangunan fisik, kapasitas warga harus terus ditingkatkan. Penanaman mangrove di Pekalongan dibuat berjenjang dari area pemukiman warga menuju laut agar struktur tanah daratan terkunci kuat,” ujar Yusmanto.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan Khaerudin menjelaskan bahwa kondisi geografis kota tidak memungkinkan air dialirkaan ke laut secara langsung.
“Jika kami lakukan, justru air laut yang akan ke permukiman. Oleh karena itu mau tidak mau kami butuh pompa,” terangnya.
Karena itu, Pemkot menyiagakan 39 unit pompa air dan memusatkan bantuan pada perbaikan sanitasi permukiman.
Apresiasi juga datang dari Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH Frenky Zamzani, yang memuji pemanfaatan mangrove sebagai pewarna alami batik khas Pekalongan.
“Pemanfaatan mangrove sebagai bahan pewarna alami batik tidak hanya mencegah penebangan pohon untuk tambak, tetapi juga melahirkan produk ramah lingkungan berdaya saing tinggi yang berpotensi menembus pasar internasional,” kata Frenky.
Program terpadu ini disebut melindungi lebih dari 10.000 jiwa warga pesisir. Kelurahan dampingan juga meraih sertifikasi Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Utama dan Madya.
Model RAD-API Pekalongan kini mulai diadaptasi empat kabupaten/kota lain di koridor pantai utara (pantura) Jawa Tengah.
