- Pakuwon tercatat sudah dua kali meminta penundaan panggilan pemeriksaan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah
- Kuasa hukum warga Gombel Lama Wendi Setya Kirana menduga penundaan tersebut merupakan upaya mengulur waktu pemeriksaan
- Koordinator FAR Eko Haryanto menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi turut merespons laporan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti
MATASEMARANG.COM – Penanganan hukum atas polemik proyek Pakuwon di Kota Semarang memasuki babak baru menyusul absennya pihak perusahaan dalam agenda pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah pada Selasa, 17 November 2026.
Kuasa hukum warga Gombel Lama Wendi Setya Kirana membeberkan bahwa pihak terlapor telah dua kali mengajukan penjadwalan ulang pemanggilan sejak awal November lalu.
“Bahwa kemarin tanggal 2 November 2026 pihak Pakuwon dipanggil, namun minta ditunda tanggal 9 November 2026, namun pada waktu tanggal 9, minta ditunda lagi tanggal 24 November 2026,” kata Wendi.
Ketidakhadiran berulang kali tersebut memicu kecurigaan Forum Aliansi Rakyat (FAR) mengenai komitmen kepatuhan hukum dari pihak manajemen perusahaan.
Wendi menduga rentetan permintaan penundaan jadwal pemeriksaan itu merupakan bagian dari strategi untuk memperlambat laju penyidikan kepolisian.
“Ada upaya-upaya mengulur waktu, dugaan kami Pakuwon lagi melakukan penyisiran informasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Tata Ruang,” ujarnya.
Di tengah berjalannya proses di tingkat kepolisian daerah, Koordinator FAR Eko Haryanto membawa kabar bahwa langkah pelaporan warga ke tingkat pusat mulai menunjukkan titik terang.
Ia mengklaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan umpan balik positif atas berkas aduan yang dilayangkan oleh perwakilan masyarakat.
“Di lain sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah merespon laporan kami dan akan segera menindaklanjuti,” kata Eko.

















