- Pemkot Semarang menerapkan strategi pendanaan lintas sektor guna mengebut perbaikan 2.511 unit RTLH sepanjang 2026.
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat menjadi penyokong terbesar dengan alokasi 1.399 unit, disusul APBD Semarang 815 unit
- Lembaga zakat Baznas, dana CSR swasta, hingga Gerakan Pramuka turut menuntaskan puluhan perbaikan rumah warga prasejahtera
MATASEMARANG.COM — Pemerintah Kota Semarang menerapkan strategi kolaborasi pendanaan lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tanpa bergantung sepenuhnya pada kas daerah.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, hingga Triwulan III 2026, total alokasi perbaikan sebanyak 2.511 unit rumah dibiayai lewat sinergi pemerintah pusat, pemda, lembaga zakat, dunia usaha, serta organisasi kepemudaan.
Porsi pendanaan terbesar bersumber dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan kuota 1.399 unit yang sudah rampung sebanyak 1.067 unit atau sekitar 76,3 persen.
Sementara itu, alokasi dari APBD Kota Semarang mencakup 815 unit program peningkatan kualitas rumah dengan realisasi berjalan sebanyak 595 unit atau 71,3 persen.
Kontribusi besar juga ditunjukkan Baznas Kota Semarang yang menyelesaikan 60 dari 61 unit sasaran, ditambah Baznas Jawa Tengah yang merampungkan seluruh kuota enam unit rumah.
Gerakan Pramuka Kota Semarang turut mencatatkan capaian sempurna dengan menuntaskan 100 persen target perbaikan sebanyak 16 unit rumah pada tahun ini.
Sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ikut menyumbang kuota perbaikan sebanyak 124 unit dengan progres pengerjaan mencapai 12 unit.
Skema gotong royong pembiayaan banyak pihak ini kembali disiapkan menjadi tulang punggung pada 2027 untuk menutup kekurangan anggaran sebanyak 1.600 unit RTLH dan 16 unit pembangunan baru di luar porsi APBD.
