- Pemkot Semarang memaparkan capaian bedah 7.198 unit RTLH periode 2022–2025 kepada Menteri PKP
- Hingga akhir Triwulan III 2026, realisasi bedah rumah tercatat mencapai 1.778 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 2.500 unit pada 2027
- Pemkot Semarang membebaskan biaya PBG serta BPHTB bagi MBR
MATASEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang memaparkan capaian penanganan perumahan rakyat sekaligus rencana bedah rumah jangka panjang langsung di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pertemuan tersebut membahas progres penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Semarang untuk mendukung target nasional program tiga juta rumah.
Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, sepanjang periode 2022 hingga 2025, pihaknya tercatat telah merampungkan perbaikan sebanyak 7.198 unit rumah tidak layak huni milik warga.
Kinerja tersebut berlanjut pada tahun berjalan dengan realisasi mencapai 1.778 unit atau sekitar 70,8 persen dari kuota 2.511 unit hingga akhir Triwulan III per 30 September 2026.
Untuk mempercepat pengentasan kawasan kumuh pada 2027, pemerintah daerah menetapkan target perbaikan sebanyak 2.500 unit RTLH ditambah 40 unit Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).
Dari rencana besar tahun depan tersebut, kas APBD Kota Semarang disiapkan membiayai 900 unit RTLH dan 24 unit PBRS, sedangkan sisanya ditutup lewat kolaborasi pendanaan non-APBD.
Langkah percepatan sektor permukiman ini selaras dengan misi RPJMD Kota Semarang 2025–2029 yang berfokus pada pemerataan keadilan sosial dan pemenuhan kebutuhan papan warga.
Dari sisi aturan hukum, Pemkot Semarang juga menerbitkan terobosan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian.
Melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 dan Perwal Nomor 64 Tahun 2024, warga kurang mampu kini dibebaskan dari biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
