- Pemkot Semarang menggencarkan edukasi tata cara dan syarat pengajuan bantuan perbaikan RTLH berdasarkan Perwal Nomor 80 Tahun 2023
- Kriteria penilaian bantuan meliputi aspek keselamatan bangunan, kecukupan ruang minimum, kesehatan hunian, serta kelayakan material
- Calon penerima wajib melampirkan proposal usulan dari RT/RW, memenuhi batas maksimal penghasilan di bawah UMK, serta melalui verifikasi lapangan
MATASEMARANG.COM — Pemerintah Kota Semarang terus memperluas sosialisasi informasi publik mengenai tata cara dan persyaratan teknis pengajuan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kebijakan penyaluran stimulan perumahan rakyat ini berlandaskan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 80 Tahun 2023 yang mengatur kriteria kelayakan bangunan secara transparan.
Penilaian kondisi rumah penerima bantuan didasarkan pada empat aspek utama, meliputi faktor keselamatan struktur bangunan, kecukupan kebutuhan ruang minimum, kesehatan hunian, dan penggunaan material bahan bangunan yang layak.
Program bantuan ini dikelompokkan ke dalam dua jenis skema utama, yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) bagi pemegang satu-satunya rumah rusak serta Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) untuk renovasi total atau pembangunan di atas kavling matang.
Sasaran utama penerima stimulus diarahkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang wajib memenuhi serangkaian persyaratan administratif ketat.
Syarat wajib tersebut mencakup kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang, bukti legalitas penguasaan tanah yang sah, penghasilan keluarga di bawah UMK/UMP, serta belum pernah menerima bantuan serupa.
Seluruh berkas pengajuan usulan wajib bersumber dari hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang disahkan secara resmi oleh lurah setempat.
Pemerintah kota memberikan prioritas khusus bagi kelompok rentan, seperti kepala keluarga prasejahtera yang memiliki tanggungan hidup, warga berusia di atas 50 tahun, serta penyandang disabilitas nonproduktif.
