- Disperkim Kota Semarang mengecam maraknya aksi vandalisme serta pencurian komponen kelistrikan di sejumlah area taman kota
- 4 bentuk kerusakan dominan meliputi pemecahan lampu penerangan, perusakan tempat sampah, pencurian nozzle air mancur, dan penggalian kabel bawah tanah
- Pelaku perusakan terancam sanksi pidana sesuai Perda Nomor 5 tentang Ketertiban Umum
MATASEMARANG.COM – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang mengecam keras berulangnya aksi vandalisme serta pencurian fasilitas umum di berbagai area taman kota.
Tindakan tidak bertanggung jawab tersebut dinilai tidak sekadar menimbulkan kerugian keuangan daerah, melainkan juga mengancam keselamatan nyawa pengunjung akibat terbukanya jaringan instalasi listrik yang rusak.
Merujuk catatan Disperkim Kota Semarang, terdapat empat pola perusakan dan pencurian aset ruang terbuka hijau yang paling sering ditemukan petugas di lapangan.
Bentuk perusakan pertama berupa pemecahan lampu penerangan dengan cara dilempar atau dipukul hingga membuat kawasan taman gelap dan rawan memicu tindak kriminalitas pada malam hari.
Kerusakan kedua terjadi pada fasilitas tempat sampah umum yang kerap ditendang, dibakar, maupun dipatahkan dari tiang penyangganya sehingga sampah berserakan mengganggu kenyamanan pengunjung.
Pelaku kejahatan juga menyasar komponen kepala penyemprot atau nozzle air mancur berbahan logam kuningan dengan cara mencongkel paksa hingga melumpuhkan sistem sirkulasi kolam.
Sementara itu, tindak kriminal keempat yang paling berbahaya menyasar jaringan kelistrikan melalui penggalian kabel bawah tanah serta pemotongan panel listrik demi mengambil tembaga di dalamnya.
Pencabutan paksa kabel bawah tanah tersebut berisiko tinggi memicu pemadaman total sekaligus menghadirkan bahaya sengatan arus listrik mematikan bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di taman.
Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa setiap perbuatan merusak maupun mencuri barang milik daerah tergolong pelanggaran hukum serius yang dapat diproses secara pidana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Ketertiban Umum.
















