Pembagian ini diikuti kerja sama pendanaan lintas tingkatan agar beban biaya tidak bertumpu pada satu pihak.
“Karena itu, sinergi pendanaan dan pembagian peran antarpemerintah diperlukan agar penanganan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan pemetaan kebutuhan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menentukan program yang harus didahulukan,” jelasnya.
Masbahatun menambahkan, luasnya wilayah Demak dan besarnya biaya infrastruktur membuat koordinasi lintas pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak.
Anggaran infrastruktur daerah saat ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara menyeluruh, sehingga tahapan penanganan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan dampak yang dirasakan masyarakat.
