Lunasi Kurang Bayar SPT Sebelum Akhir 2026, Sanksi Pajak Dihapus

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar (matasemarang.com/ Ade Lukmono)
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar (matasemarang.com/ Ade Lukmono)
  • Kanwil DJP Jateng I menggelar forum Srawung Bareng bersama insan media di Semarang, Selasa, 17 November 2026
  • Pertemuan mengupas aturan kuasa dan konsultan pajak serta fasilitas pengurangan sanksi administratif PMK-71 Tahun 2026
  • Pelaporan kurang bayar SPT secara sukarela sebelum akhir 2026 berpeluang mendapat penghapusan sanksi penuh 100 persen

MATASEMARANG.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I menggelar kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 bersama perwakilan media massa di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang pada Selasa, 17 November 2026.

Agenda silaturahmi tersebut dirancang untuk mempererat kemitraan dengan kalangan pers sekaligus membekali jurnalis mengenai sejumlah pembaruan regulasi perpajakan agar informasi tersampaikan secara akurat kepada masyarakat luas.

Materi pembahasan menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

Bacaan Lainnya

Dalam regulasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 ditegaskan bahwa pihak yang dapat ditunjuk melalui Surat Kuasa Khusus mencakup konsultan pajak, pasangan suami atau istri, keluarga sedarah maupun semenda hingga derajat kedua, serta pihak lain yang mengantongi izin atau Surat Keterangan Terdaftar aktif.

Sementara itu, PMK Nomor 55 Tahun 2026 memperketat standar profesionalisme melalui pembagian klasifikasi izin konsultan pajak tingkat A, B, dan C sesuai cakupan layanan, kewajiban keanggotaan asosiasi profesi, hingga pengawasan berkelanjutan.

Untuk menghadirkan sudut pandang praktik lapangan, panitia turut mengundang Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Tengah M. S. Umbaran guna berbagi pengalaman seputar etika pendampingan wajib pajak.

Pada sesi lanjutan, tim fungsional penyuluh pajak memaparkan fasilitas Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.

Pos terkait