Kebijakan relaksasi ini menawarkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk denda PBB secara bertahap berdasarkan waktu pelunasan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
Bagi masyarakat yang secara sukarela menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 ke bawah serta SPT Masa hingga Masa Pajak September 2026 berstatus kurang bayar pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, sanksi administratif dapat dihapuskan hingga 100 persen.
Besaran potongan sanksi tersebut selanjutnya turun menjadi 50 persen untuk penyelesaian pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, dan menyusut menjadi 25 persen pada rentang 1 April hingga 30 Juni 2027.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar menyatakan bahwa media berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara otoritas fiskal dan publik guna menumbuhkan kesadaran kepatuhan pajak.
“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber,” kata Arif.
“Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Kanwil DJP Jawa Tengah I mengajak seluruh insan pers terus mengawal edukasi perpajakan yang konstruktif demi menopang optimalisasi penerimaan negara.

















