Pemerintah juga mendorong keterkaitan antara pengembangan keterampilan digital dan kebutuhan industri, agar talenta yang dihasilkan memiliki akses terhadap peluang kerja dan pengembangan karier di sektor digital.
“Tujuan kami bukan hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan digital, tetapi juga mengembangkan lebih banyak pengembang, inovator, insinyur, dan pemimpin digital Indonesia,” tutur Meutya.
Dalam pengembangan AI, pemerintah turut memaparkan langkah Indonesia menyiapkan kerangka tata kelola AI nasional melalui rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Etika AI.
Kerangka ini diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengembangan AI yang etis, aman, inklusif, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan bahwa regulasi tidak menghambat inovasi, tetapi justru memberikan perlindungan dan kepastian yang tepat agar AI dapat berkembang secara bertanggung jawab,” jelas Meutya.
Pembahasan turut menyinggung pelindungan anak di ruang digital serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Meutya mengajak Microsoft memperkuat kolaborasi lewat penerapan prinsip keamanan sejak tahap perancangan teknologi (security by design) serta pengembangan teknologi yang bertanggung jawab.
“Ke depan, kami ingin memperdalam komitmen Microsoft terhadap Indonesia melalui investasi infrastruktur digital, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan talenta digital, serta kolaborasi yang lebih kuat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” ujar Meutya.
