- Dalam kasus ijazah Gibran, karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi
MATASEMARANG.COM – Tekanan politik teehadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari DPR terus mengeras.
PDIP sabagai partai pemilik kursi mayoritas di parlemen sebelumnya menyayaka 110 wakilnya sepakat menggulirkan hak menyatakan pendaoat (HMP) atas kasus ijazah Gibran.
Sebelumnya sejulah anggota DPR juga menyatakan pilihan anak mantan Presiden Joko Widodo itu hanya dua: turun atau diturunkan dsri kursi Wapres RI.
Anggota DPR RI Arif Rahman menilai bahwa Wakil Presiden Gibran sudah tidak memiliki pilihan lain kecuali mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Dia menyampaikan hal itu menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga harus menjadi perhatian dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” kata Arif di Jakarta, Rabu.
Atas dasar itu, dia juga mendesak DPR segera mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.
“DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
