- FAR kritik keras kasus penangkapan Kepala BPK Jateng Achmad Lutfi oleh KPK terkait dugaan suap senilai Rp400 juta dari Bupati Klaten
- FAR menilai predikat WTP kerap diperjualbelikan sebagai komoditas pencitraan
MATASEMARANG.COM – Kasus tangkap tangan yang melibatkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Achmad Lutfi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu kritik tajam dari organisasi kemasyarakatan.
Lembaga independen Forum Advokasi Rakyat (FAR) mengutuk keras dugaan penyuapan senilai Rp400 juta yang menyeret pejabat audit keuangan negara tersebut bersama Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dinilai meruntuhkan marwah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang seharusnya bertindak independen serta bebas dari intervensi kepenting an politik daerah.
Sekjen FAR John Arie Nugroho menyatakan bahwa skandal ini membocorkan fakta bahwa standar akuntansi keuangan daerah diduga kuat telah dijadikan komoditas yang diperjualbelikan demi memuluskan niat jahat.
“Peristiwa ini memunculkan tanda tanya besar, bagaimana bisa lembaga keuangan negara yang memiliki fungsi audit malah memperjualbelikan standar akuntansi keuangan untuk mempermulus niat jahat pihak tertentu,” terang John Arie Nugroho, Kamis, 5 November 2026.
“Ini alarm yang sangat serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah saat lembaga yang seharusnya memastikan uang rakyat kembali dalam wujud program menyejahterakan malah dimainkan,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi adanya pola kongkalikong pencitraan kepala daerah seolah-olah pengelolaan anggaran telah berpihak pada rakyat hanya berpatokan pada opini audit BPK semata.
Berdasarkan data telaah FAR, mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara konsisten berhasil menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
