Poin kedua meminta agar Gubernur Jawa Tengah turut diperiksa terkait peran kepemimpinan dalam mengelola serta mengkoordinasi sistem keuangan daerah seluruh bupati dan wali kota.
Poin ketiga menekankan pentingnya transparansi dengan mempermudah akses publik untuk membaca dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara luas demi pengawasan bersama.
Tuntutan keempat mendorong KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk membuka kembali serta mengaudit ulang seluruh laporan keuangan daerah di Jawa Tengah dan menindak tegas indikasi manipulasi suap.
Pada poin terakhir, FAR menyerukan kepada jajaran DPRD di seluruh kabupaten dan kota agar bertindak lebih kritis dan ketat dalam mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
