- Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, proses hukum sudah final
MATASEMARANG.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mengajukan kasus ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah MK dan MA tidak menemukan bukti kelulusan setingkat SLTA.
Namun, menurut anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, proses hukum terkait persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah final setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Doli menyampaikan pernyataan itu menanggapi rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Menurut dia, setelah proses hukum selesai, perhatian selanjutnya beralih ke ranah politik, terutama mengenai langkah yang akan diambil DPR untuk menindaklanjuti kedua putusan tersebut.
DPR, imbuh Doli seperti dikutip Antara, tidak bisa berdiam diri setelah MK dan MA mengeluarkan putusan.
Doli mengatakan dimulainya masa sidang DPR pada Selasa ini menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan.
Komunikasi lintas fraksi mengenai HMP, lanjut dia, telah berlangsung sejak masa reses. Dengan dimulainya masa sidang, komunikasi yang sebelumnya berlangsung dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
